DJAROT PIMPIN JAKARTA BILA AHOK DIBERHENTIKAN SEMENTARA

Jakarta, DoyanBaca.com – Sesuai aturan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan diberhentikan sementara dari jabatan Gubernur DKI Jakarta bila nanti berstatus terdakwa. Bila itu terjadi, wakil Ahok yaitu Djarot Saiful Hidayat yang akan memegang kendali di Jakarta.

Saat ini, Ahok dan Djarot sebagai calon petahana di Pilgub DKI 2017 memang sedang cuti karena menjalani kampanye. Kepemimpinan Jakarta dipegang oleh Pelaksana tugas (Plt) gubernur yaitu Sumarsono.

Di tengah masa kampanye, Ahok tersandung kasus dan saat ini berstatus tersangka kasus dugaan penistaan agama. Dia akan menjalani sidang perdana pada 13 Desember 2016 mendatang.

Kepala Biro Hukum Kemendagri, Widodo Sigit Pudjianto, menjelaskan bahwa sesuai aturan, maka kepala daerah yang berstatus terdakwa akan diberhentikan sementara. Aturan itu juga berlaku ke Ahok yang sedianya berstatus gubernur aktif kembali setelah masa kampanye berakhir pada 12 Februari 2017.

Bila Ahok diberhentikan sementara dari posisi gubernur DKI Jakarta, kewajiban melaksanakan tugas memimpin Jakarta akan diberikan ke Djarot yang duduk sebagai wakil gubernur. Aturan ini termuat di UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya di pasal 86. Berikut bunyinya:

Pasal 86
(1) Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Apabila gubernur diberhentikan sementara dan tidak ada wakil gubernur, Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri.

(3) Apabila bupati/wali kota diberhentikan sementara dan tidak ada wakil bupati/wakil wali kota, Menteri menetapkan penjabat bupati/wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4) Apabila wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), tugas wakil kepala daerah dilaksanakan oleh kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

(5) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri dan Menteri menetapkan penjabat bupati/wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan masa jabatan penjabat gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah.

 

sumber. detik.com

KOMENTAR KAMU

Komentar

YUK BERBAGI, BIAR SEMUA ORANG DOYAN BACA

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

'